Masyarakat Kecam Foke Gandeng FPI

(Sudah ada wacana untuk mempertimbangkan Negara Indonesia Timur sebagai wilayah merdeka)

Tanggal 9 Agustus 2010 yang lalu, berduyun-duyun dari kebanyakan masyarakat negeri ini dan kota Jakarta memikirkan tentang peranan masyarakat terhadap eksistensi gerombolan ormas yang melakukan kekerasan demi keinginannya sendiri. banyak ormas yang melakukan kekerasan, berdasarkan kebenaran sepihak. Front Pembela Islam yang menjadi sorotan hari itu, terutama pada pertemuan yang terjadi di kawasan Utan Kayu Jakarta Timur.

Pertemuan yang dibuka Usman Hamid dari KONTRAS ini diawali dengan digelontorkannya ucapan Usman yang menyatakan bahwa ada dua kekerasan terhadap agama yang terjadi pada pertengahan tahun ini yaitu terhadap Jemaah Ahmadiyah di Lor Manis dan terhadap Jemaat HKBP di Bekasi. Menurutnya kekerasan ini sangat berlawanan dengan cita-cita negara dan hukum yang ada. Oleh sebab itu, tindakan merangkul FPI oleh gubernur DKI Fawzi Bowo, sangat disayangkan. Begitu juga dengan Prof. Musdah Mulia mulia yang mempertanyakan apa yang fawzi Bowo lakukan. Bagi ibu yang memimpin Indonesian Conference for Religion and Peace (ICRP) ini, Hal tersebut sangat mengherankan, karena selama ini FPI telah melakukan berbagai kekerasan di wilayah DKI. memang apa yang dilakukan Fawzi Bowo ini, sangat menunjukan bahwa, Pemda DKI pilih kasih dalam melakukan penegakkan Norma di wilayah negara ini.

Masih mengenai apa yang dilakukan Fawzi Bowo, mantan Sekretaris Kabinet jaman Presiden Gus Dur, menyatakan bahwa kondisi ini memperjelas keberadaan pemerintah yang tersandera oleh mereka. menurut Guntur Romli, Gubernur DKI seharusnya merangkul FPI bukan untuk melakukan sweeping bersama kepolisian, tapi merangkul mereka untuk melakukan bersih-bersih untuk menanggulangi banjir. Tindakan Fawzi Bowo yang merangkul FPI ini, dinilai I Wayan Sudirta, Ketua DPD dari Bali, sebagai budaya politik yang melegalkan premanisme yang harus dikecam.

Jajang C Noer, artis yang aktif memperhatikan masyarakat yang tertindas menyatakan bahwa, bagaimanapun peristiwa-peristiwa kekerasan yang terjadi selama ini, tidak sesuai dengan ajaran islam yang berdasarkan rahmat dan kasih. Oleh sebab itu, Jajang membenarkan ucapan Buya Syafii Maarif yang menyatakan bahwa, FPI merasa benar, padahal tersesat di jalan yang sesat. Peristiwa-peristiwa yang berlangsung bersamaan dengan hari-hari menjelang Bulan Puasa itu sangat disayangkan oleh Ulil Abshar Abdalah, anggota Pengurus Pusat Partai Demokrat. Seharusnya Bulan puasa sebagai bulan suci, tidak dikotori dengan kekerasan yang mengatas namakan agama.

Luthfi Assyaukanie, Dosen dari Paramadina menyayangkan tidak adanya pemimpin negara yang berani melarang kekerasan-kekerasan yang terjadi saat ini secara tegas. Negara dalam hal ini pemerintah daerah ataupun kementerian Agama Republik Indonesia harus melindungi warga negaranya, baik minoritas ataupun mayoritas, dalam situasi seperti sekarang ini. mengingat negara Indonesia ini adalah negara Bhineka Tunggal Ika, yang selaras dengan semangat pluralisme, demikian I Wayan mengungkapkan.


Saat berita ini diturunkan Rapat Pimpinan DPR RI telah menyetujui penanganan ormas yang menggunakan simbul agama. menurut Wakil Ketua DPR RI Pramono Anung, penanganan itu akan dilakukan oleh Komisi II, Komisi III dan Komisi VIII.  Memang hal ini sangat perlu dilakukan, mengingat akibat yang ditimbulkan dari perkembangan ini, adanay wacana yang mempertanyakan masih perlu atau tidak mempertahankan NKRI di beberapa status di beberapa jejaring sosial. Apalagi pemerintah sendiri seolah tidak mampu memberi perlakuan adil terhadap umat beragama saat menjalankan ibadahnya.                ath/konstantin

 

sumber illustrasi : www.forum kami.com