Harian Umum Sinar Harapan menguak adanya hubungan politik yang perlu perbaiakn antara Pemerintah Pusat di Jakarta dengan rakyat Papua, salah satu provinsi di bagian timur Indonesia. Menurut berita pada harian tersebut Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Paskalis Kossay, menyatakan bahwa “Peristiwa Jayapura “ pada hari Jumat tanggal 18 Juni 2010 yang lalu terjadi, diindikasikan terjadi karena komunikasi politik rakyat Papua dengan Pemerintah Pusat tersumbat. Demikian harian tersebut pada edisi Hari Rabu tanggal 23 juni 2010.
Paskalis Kossay menganggap Indonesia harus segera bertindak dengan arif dan bijaksana untuk mengatasi persoalan ini. Dan pendekatan represif pun juga harus tidak dilakukan lagi karena menurutnya hal tersebut justeru akan menambah persoalan. Ia meyakini, “Peristiwa Jayapura” tidak akan terjadi, jika komunikasi politik rakyat Papua dengan pihak Pusat tidak mengalami kemandegan bertahun-tahun lamanya.
"Kita semua tahu bahwa sudah sejak tahun 2003 rakyat Papua meminta adanya perhatian dan konsistensi Pusat terhadap implementasi Otonomi Khusus," masih ungkap Kossay dalam harian tersebut. Dan tampaknya Pemerintah Pusat, menurut Kossay sepertinya kurang serius.
"Malah terkesan pihak Pemerintah Pusat sengaja dan secara sistematis menggerogoti Otsus Papua dengan berbagai kebijakan serta perilaku yang macam-macam”, lanjut Kossay dalam harian tersebut tanpa menerangkan lebih jauh tentang perilaku macam-macam tadi.
Menurut Kossay, Pemerintah tahu letak kesalahan yang terjadi. Itulah sebabnya, menurut Kossay adalah suatu kewajaran jika rakyat Papua melakukan reaksi. Dan seharusnya reaksi ini bisa mendorong untuk sama-sama mengintrospeksi. "Jika tidak ada perbaikan, tentu akan sangat mahal harganya masalah ini ke depan," kata Paskalis Kossay menutup wawancara di Harian Umum Sinar Harapan.
artikel ini diolah dari :
http://www.sinarharapan.co.id
Paskalis Kossay menganggap Indonesia harus segera bertindak dengan arif dan bijaksana untuk mengatasi persoalan ini. Dan pendekatan represif pun juga harus tidak dilakukan lagi karena menurutnya hal tersebut justeru akan menambah persoalan. Ia meyakini, “Peristiwa Jayapura” tidak akan terjadi, jika komunikasi politik rakyat Papua dengan pihak Pusat tidak mengalami kemandegan bertahun-tahun lamanya.
"Kita semua tahu bahwa sudah sejak tahun 2003 rakyat Papua meminta adanya perhatian dan konsistensi Pusat terhadap implementasi Otonomi Khusus," masih ungkap Kossay dalam harian tersebut. Dan tampaknya Pemerintah Pusat, menurut Kossay sepertinya kurang serius.
"Malah terkesan pihak Pemerintah Pusat sengaja dan secara sistematis menggerogoti Otsus Papua dengan berbagai kebijakan serta perilaku yang macam-macam”, lanjut Kossay dalam harian tersebut tanpa menerangkan lebih jauh tentang perilaku macam-macam tadi.
Menurut Kossay, Pemerintah tahu letak kesalahan yang terjadi. Itulah sebabnya, menurut Kossay adalah suatu kewajaran jika rakyat Papua melakukan reaksi. Dan seharusnya reaksi ini bisa mendorong untuk sama-sama mengintrospeksi. "Jika tidak ada perbaikan, tentu akan sangat mahal harganya masalah ini ke depan," kata Paskalis Kossay menutup wawancara di Harian Umum Sinar Harapan.
artikel ini diolah dari :
http://www.sinarharapan.co.id
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.